Akselerasi Prioritas Gubernur, Bappeda Matangkan Dendang untuk Post-mining Learning Center

Pangkal Pinang — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mematangkan langkah strategis untuk menjadikan Desa Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai pusat pembelajaran (learning center) nasional bagi transformasi lahan pascatambang. Inisiatif ini merupakan bagian dari pengejawantahan Program Prioritas Gubernur untuk memulihkan ekosistem sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Proyek ini merupakan kolaborasi internasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) Jerman dalam kerangka kerja sama Mine Reclamation and Environmental Protection.

Sebagai bagian dari verifikasi teknis, Kepala Bappeda mengutus Tim Litbang yang dipimpin Kepala Bidang Litbang, Eko Sentosa, untuk mendampingi Bappenas dan BGR melakukan baseline assessment di Kabupaten Belitung Timur. Penilaian awal ini dilakukan guna memetakan kondisi biofisik, sosial, dan ekonomi secara akurat sebelum proyek diimplementasikan sepenuhnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Joko Triadhi, M.Si., menegaskan bahwa dalam proyek ini, pemerintah provinsi bertindak sebagai penanggung jawab di tingkat daerah. Dalam peran tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan memfasilitasi pelaksanaan proyek dan berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami menjalankan mandat Gubernur untuk mengawal kegiatan ini secara penuh. Fokus kami adalah menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat langkah ini beririsan langsung dengan Program Prioritas Gubernur terkait reklamasi tambang berkelanjutan," ujar Joko saat menerima kunjungan tim Bappenas dan BGR Jerman, Jumat (10/04/2026).

Implementasi kegiatan ini tidak dimulai dari titik nol, melainkan dilaksanakan pada sawah apung Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Aik Kik Apau di kolong pascatambang yang merupakan inovasi rintisan masyarakat di Desa Dendang. Upaya swadaya kelompok masyarakat ini menjadi landasan penting sebagai embrio program berkelanjutan, yang membuktikan bahwa kolong bekas tambang memiliki potensi ekonomi produktif jika dikelola dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang tepat.

Pemilihan lokasi kerja sama di Desa Dendang, Kabupaten Belitung Timur tersebut telah melalui proses penjaringan berdasarkan berbagai kriteria, survei awal, dan disepakati pada planning workshop yang telah dilaksanakan pada 24–25 Februari 2026 di Jakarta. Meski lokasi proyek berada di Belitung Timur, Joko menggarisbawahi bahwa inisiatif ini dirancang dalam skala regional. Pemerintah provinsi terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur guna memastikan dukungan penuh di lapangan. Desa Dendang diproyeksikan sebagai model yang nantinya menjadi pusat rujukan bagi daerah lainnya di Kepulauan Bangka Belitung.

Secara teknis, program ini menitikberatkan pada model yang aplikatif agar dapat direplikasi secara luas oleh masyarakat maupun pelaku industri. Skema ini disusun untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular, sekaligus menyokong program unggulan daerah dalam reklamasi pascatambang dan pengembangan 20 Desa Wisata.

Joko menekankan bahwa pemulihan lahan pascatambang bukanlah proses instan, melainkan proses bertahap yang dimulai dari transisi dari ketergantungan pada tambang menuju transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pemulihan lahan bekas tambang harus selaras dengan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat setempat. Banyak inisiatif yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi seringkali hanya berakhir sebatas proyek dan kurang berkelanjutan

"Strategi yang kami usung bukan sekadar aktivitas menanam secara fisik. Kami berupaya memastikan lahan pascatambang kembali menjadi ekosistem produktif yang tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.

Governor's Priorities Acceleration, Dendang Set to Become Post-Mining Learning Center

Pangkal Pinang — The Provincial Government of the Bangka Belitung Islands is finalizing plans to establish Dendang Village in East Belitung Regency as a national learning center for transforming post-mining areas. This initiative is part of the Governor's Priority Program focused on ecological restoration and sustainable economic independence.

In collaboration with the National Development Planning Agency (BAPPENAS) and the German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), a baseline assessment was conducted in East Belitung to evaluate the biophysical, social, and economic conditions prior to the project's start. As part of the technical verification, the Head of Bappeda dispatched a Research and Development Team led by the Head of Research and Development, Eko Sentosa, to assist Bappenas and BGR in conducting a baseline assessment in East Belitung Regency.

The Head of the Bangka Belitung Islands Provincial Bappeda, Dr. Joko Triadhi, M.Sc., emphasized that the provincial government is responsible for this project at the regional level. In this role, the Bangka Belitung Provincial Government facilitates project implementation and coordinates intensively with all stakeholders in the province.

"We are implementing the Governor's mandate to fully oversee this activity. Our duty is to serve as a bridge for all stakeholders, considering that this activity directly overlaps with the Governor's Priority Program regarding sustainable mine reclamation," Joko stated during a visit from Bappenas and BGR on Friday (April 10, 2026).

This project will not start from scratch. It takes place in the floating rice paddy field managed by the Aik Kik Apau Fish Farming Group (Pokdakan) in post-mining voids, a pioneering community innovation in Dendang Village. This community group's self-reliance serves as a crucial foundation for the embryonic program, demonstrating that ex-mine voids have productive economic potential when managed with the right innovation and technology.

Selected through various criteria and surveys, and agreed upon at a planning workshop held in Jakarta on February 24–25, 2026, the project site is designed on a regional scale, according to Joko. The provincial government ensures full support on the ground through intensive communication with the East Belitung Regency Government.

Technically, this program emphasizes a practical model that can be widely replicated by both the community and industry players. This scheme is designed to support the implementation of a circular economy, while also supporting the region's flagship programs in post-mining reclamation and the development of 20 Tourism Villages.

Joko highlighted that post-mining land restoration is not an instant process, but rather a gradual process that begins with the transition from dependence on mining to sustainable economic transformation. It is crucial to note that the restoration of post-mining land must align with the region's potential and the aspirations of the local community. Many initiatives have been undertaken previously, but they often end up as just business-as-usual projects and lack sustainability.

"Our strategy goes beyond physical planting. We work to ensure that post-mining area returns to being a productive ecosystem that is not only ecologically sustainable but also provides added economic value to the community," he concluded.

[Translation: Rusni B.]