PANGKALPINANG (07/05), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakselerasi kemandirian pangan daerah untuk memperkuat capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP).
Strategi integrasi antara sektor produksi di hulu dan konsumsi di hilir menjadi kunci agar program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi momentum emas bagi peningkatan produktivitas petani lokal.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, mengungkapkan bahwa lonjakan ekonomi pada sektor akomodasi serta makan dan minum yang mencapai 39 persen secara tahunan (year-on-year) menunjukkan potensi pasar yang besar.
Tren positif yang dirilis BPS pada triwulan pertama tahun 2026 ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan di sektor hulu pertanian.
"Kita harapkan program prioritas nasional seperti MBG ini menjadi trigger kuat bagi pertumbuhan sektor pertanian kita, khususnya tanaman pangan. Momentum dengan dukungan anggaran besar yang masuk ke daerah ini harus kita manfaatkan untuk mendorong sektor produksi agar tumbuh bersama sektor konsumsinya," ujar Joko Triadhi saat Forum Group Discussion Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah, Kamis (7/5/2026).
Meski angka IKP Bangka Belitung relatif baik, Joko Triadhi menekankan pentingnya mentransformasi ketergantungan pasokan luar daerah menjadi kemandirian produksi lokal. Sebagai daerah kepulauan, kecukupan pangan yang bersumber dari dalam provinsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah.
Menurut Joko Tiadhi , penguatan ini harus dilakukan secara holistik melalui tiga pilar utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan konsumsi. Hal ini mencakup seluruh komponen mulai dari peningkatan produksi, kelancaran pasokan, hingga diversifikasi pangan masyarakat.
"Indeks saat ini adalah modalitas kita. Tugas kita sekarang adalah memastikan sumber bahan pangannya semakin banyak yang dihasilkan dari bumi kita sendiri. Kita ingin kemandirian produksi kita juga ikut naik seiring dengan tingginya indeks ketahanan pangan tersebut," tuturnya.
Ia mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk bekerja secara integratif. Kolaborasi antara sektor infrastruktur, distribusi (Perhubungan), perdagangan, hingga kesehatan dipandang perlu untuk mengawal aspek keamanan pangan.
Langkah ini juga selaras dengan inovasi kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Gerakan Tanam Cabai Rakyat (Gencar).
"Ketahanan pangan adalah tugas kita bersama, sebuah gerakan kolektif. Jangan kita berjalan sendiri-sendiri. Sektor produksi di hulu harus disokong penuh oleh sektor hilir agar tercipta ekosistem ekonomi yang menyatu dan berkelanjutan bagi masyarakat Bangka Belitung," pungkas Joko Triadhi.
